1. Umum
Minimum Essential Force (MEF) merupakan amanat pembangunan nasional bidang pertahanan keamanan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014 sesuai Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010. Sedangkan pada Tahun 2009 telah dirumuskan Strategic Defence Review (SDR) dan ditetapkan pokok-pokok pikiran serta direkomendasikan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan suatu kekuatan pokok minimum yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2010 sebagai bagian dari postur ideal pertahanan negara. Kepentingan utama kebijakan penyelarasan MEF adalah untuk mengoreksi terhadap faktor perencanaan, mekanisme penyelenggaraan dan anggaran pertahanan dan tidak menyimpang dari sistem manajemen pengambilan keputusan pertahanan negara sesuai dengan tataran kewenangan.Adapun unsur-unsurnya terdiri dari sumber daya manusia, materiil/alat utama sistem senjata (Alutsista) TNI, sarana pangkalan dan daerah latihan, industri pertahanan, organisasi, dan anggaran.
Adapun tujuannya agar dapat dijadikan pedoman bagi penyusunan kebijakan-kebijakan terkait pembangunan postur TNI, khususnya MEF Komponen Utama.
Penyelarasan MEF merupakan upaya terobosan yang diambil melalui percepatan untuk mengatasi kendala deviasi peruntukan anggaran MEF dalam mewujudkan pencapaian MEF tahun 2010-2014.
Secara realita MEF dibangun untuk merefleksikan kekuatan optimal pemberdayaaan sumber daya nasional yang ada dan dibangun sesuai dengan kemampuan sumber ekonomi nasional.MEF merupakan strategi pembangunan kekuatan Komponen Utama menuju ideal dan MEF tidak diarahkan pada konsep perlombaan
persenjataan/arms race maupun sebagai strategi pembangunankekuatan untuk memenangkan perang total, akan tetapi sebagai suatu bentuk kekuatan pokok yang memenuhi standar tertentu serta memiliki efek tangkal. Pembangunan MEF diselaraskan dengan sumber daya yang terbatas dengan merevitalisasi industri pertahanan, namun diharapkan tetap mampu mengatasi ancaman aktual sebagai skala prioritas tanpa mengesampingkan ancaman potensial dalam kerangka TNI mampu melaksanakan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), disamping itu guna mewujudkan strategi penangkalan.
Penyelarasan MEF akan memberikan wujud nyata pengembangan kekuatan Trimatra Terpadu yang merupakan bagian dari rencana dasar MEF, sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap melalui empat strategi pengembangan MEF, yaitu rematerialisasi, revitalisasi, relokasi, dan pengadaan. Strategi tersebut juga dilengkapi dengan kebijakan pengembangan personel TNI yang menggunakan prinsip zero growth policy dan right sizing serta mempertimbangkan aspek organisasi. Prinsip tersebut dilakukan untuk meningkatkan profesionalitas TNI yang diarahkan untuk mewujudkan suatu komposisi personel TNI yang tangguh dan handal.
2. Cakupan Penyelarasan MEF
Penyelarasan MEF dibatasi pada lingkup Komponen Utama yaitu TNI mengingat komponen cadangan dan komponen pendukung sebagai kekuatan pengganda tidak dapat dilihat sebagai kekuatan pokok/essential yang dibutuhkan pada ukuran minimum untuk menghadapi ancaman aktual, sebagaimana kekuatan MEF. Komponen cadangan dan komponen pendukung dikerahkan dalam konteks Operasi Militer Perang (OMP) dan perang konvensional melalui mobilisasi dan demobilisasi. Pada konteks Operasi Militer Selain Perang (OMSP) kekuatan komponen utama yang dibangun melalui MEF dapat membantu komponen nasional lainnya.
3. Pengertian
Capability Based Planning. Capability based planning adalah perencanaan pembangunan kekuatan untuk mencapai tingkat kekuatan tertentu yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan tugas dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran dan aset negara yang dimiliki. Threat Based Planning. Threat based planning adalah perencanaan pembangunan kekuatan yang didasarkan pada pendekatan prediksi ancaman yang dihadapi dan perhitungan kebutuhan kekuatan dengan mempertimbangkan kekuatan musuh yang akan dihadapi.
Flash Point. Flash Point adalah bagian dari wilayah Indonesia yang
diidentifikasi sebagai daerah yang memiliki potensi tinggi terjadinya
berbagai ancaman aktual, sebagai dasar prioritas dibangunnya
komposisi dan disposisi MEF secara bertahap dan berkesinambungan.
Rematerialisasi. Rematerialisasi adalah pemenuhan menuju 100% TOP
DSPP personel dan materiil satuan TNI.
Revitalisasi.Revitalisasi adalah peningkatan strata satuan/penebalan
satuan/materiil setingkat diatasnya yang disesuaikan dengan
perkembangan ancaman dalam wilayahnya.
Relokasi. Merupakan pengalihan satuan/personel/materiil dari satu
wilayah ke proyeksi wilayah flash point.
Pengadaan. Pengadaan merupakan pembangunan satuan baru berikut
personel dan Alutsistanya dalam kerangka mewujudkan
pembangunan MEF Komponen Utama.
KEPENTINGAN PENYELARASAN MEF
4. Umum
Secara umum berbagai problematika yang dihadapi selama 2 (dua)
tahun berjalan semenjak ditetapkannya pembangunan MEF, perlu
dievaluasi sebagai bahan penyempurnaan dalam merumuskan
penyelarasan MEF tahun berikutnya.
Problematika tersebut meliputi; aspek penentuan ancaman, aspek
perencanaan, aspek mekanisme penyelenggaraan, aspek anggaran,
dan aspek manajemen pengambilan keputusan MEF, serta personel
dan organisasi. Pada bagian persoalan yang terkait dengan tahapan
pencapaian, dititikberatkan pada pencapaian (empat) strategi MEF
yaitu rematerialisasi, revitalisasi, relokasi, dan pengadaan. Keempat
hal ini sangat tergantung pada konsistensi, komitmen, dan
kontinuitas yang terdapat dalam sistem penyelenggaraan MEF di
Mabes TNI dan ketiga angkatan (TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU).
5. Penentuan Ancaman
Pembangunan MEF disusun berdasarkan pada: pertama, skala
prioritas dalam menghadapi ancaman aktual dengan tidak
mengesampingkan ancaman potensial (threat based design); kedua,
kemampuan yang menjadi kemandirian (capability based defense);
ketiga, berdasarkan pada penganggaran sesuai kemampuan ekonomi
negara; dan keempat, dapat terwujudnya faktor penggentar (deterrence
factor) sebagai bagian dalam mewujudkan saling percaya dengan
negara sahabat CBM.
Dengan belum terbentuknya Dewan Keamanan Nasional sebagai
institusi yang berwenang menetapkan ancaman nasional, maka dapat
dimaklumi jika saat ini masih adanya asumsi ancaman menjadi bias
dan sangat tergantung pada persepsi masing-masing institusi.
Selaras dengan buku induk SDR 2011 dan Peraturan Menteri
Pertahanan 02 Tahun 2010 telah merumuskan asumsi ancaman dari
perkembangan lingkungan strategis terkini.
Cyber crime yang sebelumnya merupakan ancaman potensial telah
berubah menjadi ancaman yang bersifat aktual sebagai bentuk
tambahan ancaman aktual baru yang berdimensi sangat cepat dari
lingkup lokal, nasional, regional, dan internasional atau sebaliknya
dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan
keselamatan bangsa.
Ancaman aktual merupakan ancaman yang memerlukan penanganan
sangat mendesak, mengingat ancaman tersebut telah, sedang, dan akan terjadi setiap saat, yang tidak dapat diprediksi secara pasti
karena dimensi waktu sangat cepat serta prosesnya dapat merambah
dari lokal, nasional, regional, dan global. Adapun jenis ancaman
aktual terdiri atas: terorisme, separatisme, pelanggaran di wilayah
perbatasan dan pulau terluar, bencana alam, beragam kegiatan ilegal,
konflik horizontal, cyber crime, dan kelangkaan energi. Ancaman
potensial merupakan ancaman yang akan terjadi dan waktunya dapat
bisa diprediksi. Eskalasi waktu dan potensi ancaman cukup besar,
seperti pemanasan global, beragam kegiatan ilegal di ALKI,
pencemaran lingkungan, pandemik, krisis finansial, agresi militer, dan
kelangkaan air bersih dan pangan. 6. Aspek Perencanaan
Perencanaan yang baik merupakan suatu keberhasilan dari tahapan
pembangunan MEF dan merupakan titik awal terlaksananya
perwujudan MEF.
Realisasi perencanaan dapat dioptimalkan melalui ketelitian,
ketepatan, dan selektif antara shopping list Alutsista dan ketersediaan
anggaran yang terbatas, sehingga konsisten dalam perencanaan,
dukungan anggaran, dan hakekat MEF. Perencanaan MEF di strata
Kemhan, Kemen-PPN/Bappenas, Kemenkeu, dan TNI telah disepakati
kebijakan bersama (collegial policy) bahwa MEF merupakan
pembangunan kekuatan pertahanan militer terdiri atas Alutsista,
sarana dan prasarana, organisasi, dan SDM.
Dukungan anggaran MEF TNI tahun 2010 merupakan tahap awal dari
paradigma baru penerapan sistem perencanaan pembangunan pertahanan, yang diselaraskan dengan pemetaan dukungan anggaran
dan disesuaikan dengan kaidah pembangunan MEF.
Kementerian Pertahanan sebagai fungsi pemerintah pada aspek
regulator, administrator, dan fasilitator pada konteks perencanaan
terhadap TNI, berupaya terus mendorong penguatan secara
menyeluruh agar fungsi kebijakan dapat sepenuhnya dilaksanakan
oleh fungsi operasional TNI. Hal ini diharapkan tidak terjadi
perubahan-perubahan pada pengajuan anggaran MEF yang tidak
sesuai dengan kepentingan dan dokumen MEF yang merupakan
bagian dari dokumen perencanaan pertahanan.
7. Mekanisme Penyelenggaraan
Mekanisme penyelengaraan pemenuhan pembangunan MEF terkait
khusus dengan pengadaan perlu adanya pertimbangan menyeluruh
terkait dengan jenis dan produk Alutsista, anggaran, dan durasi
pengadaan. Pada proses pengadaan Alutsista TNI terkait dengan jenis
anggaran yang dialokasikan mengalami kendala waktu pemenuhan,
sebagai contoh adalah proses pengadaan alat komunikasi
pengamanan perbatasan (Alkom Pamtas) fasilitas Pinjaman Dalam
Negeri (PDN) tahun 2010 belum terselesaikan dikarenakan adanya
kendala anggaran PDN tidak boleh untuk pengadaan luar negeri.
Di sisi lain untuk pengadaan dalam negeri, kemampuan industri
pertahanan masih terbatas dalam memenuhi spesifikasi teknis yang
dibutuhkan TNI. Pengadaan luar negeri menggunakan fasilitas Kredit
Eksport (KE) yang memiliki birokrasi panjang dan lambatnya proses
dari setiap simpul pengadaan. Hal ini menyebabkan pengadaan
Alutsista memerlukan waktu yang lama, sementara teknologi
berkembang cepat, dan waktu penyerapan anggaran terbatas.
Pada tahapan ini penyelenggaran MEF melalui sistem pengadaan
banyak menghadapi problematika dengan beberapa tahapan
kepentingan yang pada akhirnya memperlambat proses eksekusi dan
berujung pada tidak optimalnya operasional. Sementara Alutsista
semakin tidak laik pakai bahkan bisa membahayakan keselamatan
manusia dan lingkungan. Dalam MEF terdapat pembangunan dan
pengembangan organisasi yang perlu disesuaikan. Ketidaksinkronan
antara kebijakan dan operasional di lapangan apabila dihadapkan
pada kondisi kritis Alutsista perlu adanya konsistensi dalam sistem
penggantian Alutsista tersebut ( data tentang kondisi kritis alutsista
dapat dilihat pada lampiran), di samping itu sistem standardisasi
militer dan kelaikan Alutsista militer banyak yang belum terpenuhi.8. Aspek Anggaran
Komitmen pemerintah membangun pertahanan negara pada skala
nasional dapat diwujudkan sebagai penentu kebijakan anggaran
dengan memperkokoh kebersamaan secara kolegial serta
memprioritaskan anggaran pertahanan walaupun masih adanya
beberapa kepentingan politik di tingkat DPR RI yang semakin panjang
proses penyelesaiannya.
Hal tersebut dapat diakselerasi melalui perencanaan dan
pengalokasian anggaran di Bappennas dan kemampuan ketersediaan
anggaran di Kemenkeu agar prioritas anggaran pertahanan
ditingkatkan. Hal ini dapat terlihat pada indikator rencana dan
pemenuhan kebutuhan pertahanan yang sesuai dengan rincian
anggaran baseline yang direncanakan.
Proses perencanaan penganggaran dari bottom up dan top down terjadi
interaksi antara kebutuhan, pemenuhan, dan realibilitas ketersediaan
anggaran pertahanan negara pada rencana strategis pertahanan
negara tahun 2005-2009 selalu tidak terlaksana.
Pada Renstra Hanneg tahun 2005-2009 sebesar Rp. 404.123,60 M dan
terdukung sebesar Rp. 150.586,04 M atau mencapai 37,26%; dengan
persentase kenaikan rata-rata sebesar 40,77% setiap tahunnya dan
cenderung semakin menurun ditinjau dari APBN maupun PDB
sehingga sasaran pembangunan pertahanan negara tidak dapat
dicapai sesuai dengan rencana target yang ditetapkan. Hal tersebut
dapat dilihat pada diagram 1 di bawah ini, yang menggambarkan
perjalanan anggaran pertahanan yang dikaitkan antara kebutuhan
Komponen Utama/TNI semenjak tahun 2005-2009 dan pemenuhan
anggaran dimulai tahun 2010 sebagai sistem indikator pemenuhan
anggaran dari pemerintah.Perubahan kebijakan mendasar dari proses anggaran top down
menjadikan kebutuhan anggaran pertahanan untuk menghadapi
ancaman nasional dibatasi oleh keterbatasan anggaran yang terlihat
dari pagu indikatif yang ada atau sesuai kemampuan pemerintah.
Implementasi penyaluran anggaran dengan rencana kebutuhan
diupayakan sesuai konsep MEF khususnya terkait dengan
penggunaan dana KE. Ada beberapa permasalahan sebagai berikut :
a. Penetapan alokasi blue book pinjaman luar negeri setiap Renstra
selalu terlambat.
b. Proses pinjaman luar negeri sangat lama (lebih dari 36 bulan),
dimana kegiatan tersebut melebihi dari 30 langkah yang melibatkan
berbagai institusi.
c. Pinjaman luar negeri sangat tergantung kepada negara pemberi
kredit.
d. Permasalahan negosiasi material kontrak harus diikuti oleh
negotiation loan.
e. Pinjaman luar negeri sangat sulit mendapatkan Bank penjamin
untuk material militer.
f. Pinjaman luar negeri sangat dipengaruhi oleh ketersediaan rupiah
murni sebagai uang muka pendamping.
g. Proses persetujuan pencairan anggaran (pencabutan tanda bintang)
terhadap rupiah murni pendamping memerlukan waktu yang relatif
panjang.h. Konsep operations requirement (Opsreq) dengan ketersediaan
pinjaman luar negeri sering tidak seimbang.
i. Kegiatan evaluasi spesifikasi teknis (Spektek) sering terlambat.
Penggunaan anggaran pinjaman dalam negeri dan badan usaha milik
nasional industri pertahanan (BUMNIP) dan badan usaha milik swasta
(BUMS), memiliki problematika sebagai berikut :
a. Alokasi kontrak menggunakan rupiah murni besarannya terbatas.
b. Proses pengadaan PDN masih mengacu pada Permenhan Nomor 07
Tahun 2006 tentang pengadaan barang dan jasa militer dengan
menggunakan fasilitas KE di lingkungan Dephan dan TNI.
c. Proses pengadaan yang cukup panjang mengakibatkan
keterlambatan daya serap di akhir tahun anggaran.
d. Alokasi anggaran PDN di UO Kemhan dan pelaksanaan
program/kegiatan oleh UO TNI dan Angkatan mengakibatkan
proses lebih lama karena panjangnya penyelesaian administrasi.
9. Mekanisme Pengambilan Keputusan MEF
Pengelolaan pertahanan tidak terlepas dari sistem manajemen
pertahanan yang masih menggunakan sistem tradisional dengan
mengutamakan pengambilan keputusan bersifat perorangan atau
pejabat dari pertimbangan sistem yang telah ditentukan.
Sistem pengawasan manajemen pertahanan belum efektif sehingga
proyeksi MEF diharapkan mampu melakukan pengambilan keputusan
yang sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku. Shopping list
MEF seharusnya mendapat landasan hukum dengan Peraturan
Presiden.
Transisi perubahan mendasar terhadap sistem penganggaran dari
tahun 2009 ke tahun 2010 menyebabkan pencapaian yang tidak
sesuai dengan MEF karena tahun 2010 masih merupakan
perencanaan dari tahun sebelumnya, diharapkan pengambil
keputusan pemegang otoritas dapat membedakan pembangunan MEF
dan pembangunan lainnya dalam rangka pembangunan pertahanan
komponen utama.
10. Aspek Personel dan Organisasi
Kebijakan zero growth merupakan kebijakan Presiden RI dalam upaya
memberdayakan eksistensi SDM militer/TNI terutama personel di luar
struktur organisasi/luar formasi (LF). Pada tahun 2009 kuantitas TNI
yang berjumlah kurang lebih 410.189 orang dapat lebih efektif dalammelaksanakan tugas pokoknya. Dengan kebijakan tersebut
diharapkan pada setiap Renstra selalu terjadi keseimbangan jumlah
personel atau tidak mengalami perubahan, bahkan meningkat dari
aspek kualitas.
Pembangunan MEF secara otomatis juga akan diikuti pembangunan
organisasi baru dan revitalisasi organisasi, tentunya kebijakan
tersebut sangat berpengaruh terhadap pengisian TOP dan DSPP
organisasi, implementasi right sizing satuan TNI melalui
restrukturisasi, dan revitalisasi organisasi yang berakibat organisasi di
luar wilayah flash point akan mengalami defisit personel.
PENCAPAIAN PEMBANGUNAN MEF SAMPAI TAHUN 2011
11. Umum
Tahun 2010 sebagai tahun pertama Renstra Hanneg tahun 2010-
2014, Kementerian Pertahanan telah meletakkan dasar pembangunan
pertahanan negara yang meliputi rencana strategis Kemhan dan TNI
yaitu mulainya pembangunan MEF tahun 2010. Pembangunan MEF
tahun 2010 ini masih bervariasi dan belum berfokus pada aspek
anggaran maupun pola pengadaannya.
12. Hasil pencapaian pembangunan MEF tahun 2010
a. Rematerialisasi
Rematerialisasi merupakan pemenuhan menuju 100% TOP/DSPP
personel dan materiil satuan TNI.
1) Mabes TNI. Nihil.
2) TNI Angkatan Darat ( data tentang pencapaian personil dan
materiil sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat pada
lampiran ).
3) TNI Angkatan Laut ( data tentang pencapaian personil dan
materiil sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat pada
lampiran ).
4) TNI Angkatan Udara ( data tentang pencapaian personil dan
materiil sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat pada
lampiran ).
b. Revitalisasi
Revitalisasi merupakan peningkatan strata satuan/penebalan
satuan/materiil setingkat diatasnya yang disesuaikan dengan
perkembangan ancaman dalam wilayahnya.1) Mabes TNI. Nihil.
2) TNI Angkatan Darat ( satuan yang ditingkatkan stratanya
dapat di lihat pada lampiran ).
3) TNI Angkatan Laut ( satuan yang ditingkatkan stratanya dapat
di lihat pada lampiran ).
4) TNI Angkatan Udara ( satuan yang ditingkatkan stratanya
dapat di lihat pada lampiran ).
c. Pengadaan
Pengadaan merupakan pembangunan satuan baru berikut
personel dan Alutsistanya dalam kerangka mewujudkan
pembangunan MEF Komponen Utama.
1) Mabes TNI ( data tentang pengadaan personil dan materiil
dapat dilihat pada lampiran ).
2) TNI Angkatan Darat ( data tentang pengadaan personil dan
materiil dapat dilihat pada lampiran ).
3) TNI Angkatan Laut ( data tentang pengadaan personil dan
materiil dapat dilihat pada lampiran ).
4) TNI Angkatan Udara ( data tentang pengadaan personil dan
materiil dapat dilihat pada lampiran ).
13. Hasil Pencapaian Pembangunan MEF tahun 2011
Tahun 2011 sebagai tahun kedua Renstra Hanneg tahun 2010-2014,
merupakan tindak lanjut dari dasar pembangunan pertahanan negara
yang meliputi :
a. Rematerialisasi
Rematerialisasi yang merupakan pemenuhan menuju 100% TOP
DSPP personel dan materiil satuan TNI.
1) Mabes TNI. Nihil.
2) TNI Angkatan Darat ( data tentang pencapaian personil dan
materiil sampai dengan tahun 2011 dapat dilihat pada
lampiran ).
3) TNI Angkatan Laut ( data tentang pencapaian personil dan
materiil sampai dengan tahun 2011 dapat dilihat pada
lampiran ).
4) TNI Angkatan Udara ( data tentang pencapaian personil dan
materiil sampai dengan tahun 2011 dapat dilihat pada
lampiran ).b. Revitalisasi
Revitalisasi merupakan peningkatan strata satuan/penebalan
satuan/materiil setingkat diatasnya yang disesuaikan dengan
perkembangan ancaman dalam wilayahnya.
1) Mabes TNI ( data tentang organisasi yang ditingkat stratanya
terdapat dalam lampiran ).
2) TNI Angkatan Darat ( satuan yang ditingkatkan stratanya dapat
di lihat pada lampiran ).
3) TNI Angkatan Laut ( satuan yang ditingkatkan stratanya dapat
di lihat pada lampiran ).
4) TNI Angkatan Udara ( satuan yang ditingkatkan stratanya
dapat di lihat pada lampiran ).
c. Relokasi
Relokasi merupakan pengalihan satuan/personel/materiil dari
satu wilayah ke proyeksi wilayah flash point.
1) TNI Angkatan Darat. Nihil.
2) TNI Angkatan Laut ( satuan yang akan direlokasi dapat dilihat
pada lampiran ).
3) TNI Angkatan Udara. Nihil.
d. Pengadaan
Pengadaan yang merupakan pembangunan satuan baru berikut
personel dan Alutsistanya dalam kerangka mewujudkan
pembangunan MEF Komponen Utama.
1) Mabes TN ( data tentang materiil yang masuk dalam program
pengadaan terdapat pada lampiran ).
2) TNI Angkatan Darat ( data tentang pengadaan organisasi,
personil, dan materiil terdapat pada lampiran ).
3) TNI Angkatan Laut ( data tentang pengadaan organisasi,
personil, dan materiil terdapat pada lampiran ).
4) TNI Angkatan Udara ( data tentang pengadaan organisasi
terdapat pada lampiran ).
PENYELARASAN PEMBANGUNAN MEF TAHUN 2012-2014
14. Umum
Pijakan dasar sebagai penentu kebijakan strategis di bidang
pertahanan periode 2010-2014 ditekankan pada keterkaitan yang erat antara strategic objective–defence capabilities dan anggaran
pertahanan. Proyeksi penggunaan kekuatan TNI berdasarkan
perkiraan strategis 3 (tiga) tahun ke depan meliputi;
pertama, mengatasi masalah perbatasan dan pulau-pulau kecil
terluar khususnya yang berada di Corong Barat; kedua, mengatasi
separatisme; ketiga, mengatasi terorisme; keempat, mengatasi
bencana alam; kelima, mengatasi ragam kegiatan ilegal dan
mengatasi permasalahan wilayah perbatasan negara; keenam,
penyiapan Standby force, Striking force dan Peace Keeping Operation
(PKO).
Dengan prediksi peningkatan anggaran pertahanan untuk lima
tahun ke depan, diharapkan dapat dibangun kekuatan MEF. Dengan
demikian, sasaran penyelenggaraan pertahanan tiga tahun ke depan
adalah terwujudnya kondisi aman dan damai di berbagai daerah
yang terus membaik dengan meningkatnya kemampuan dasar
pertahanan negara yang ditandai dengan peningkatan kemampuan
Komponen Utama pertahanan negara.
15. Pembangunan MEF Mabes TNI Tahun 2012–2014
a. Pengadaan kebutuhan alat peralatan dalam rangka mendukung
kegiatan operasi TNI bersifat Trimatra Terpadu meliputi; Rantis dan
Ransus, senjata dan munisi, peralatan deteksi/intelijen, peralatan
Jihandak, dan Aloptik.
b. Pengadaan kebutuhan komunikasi elektronik dalam rangka
mendukung kegiatan operasi TNI bersifat Trimatra Terpadu.
c. Perwujudan penyesuaian MEF (data tentang perwujudan
penyesuaian MEF terdapat dalam lampiran ).
16. Pembangunan MEF TNI Angkatan Darat tahun 2012-2014
a. Pembangunan MEF pada tahun 2012.
Untuk tahun 2012 TNI Angkatan Darat telah merencanakan
pembangunan kekuatannya sebagai berikut :
1) Rematerialisasi ( data tentang organisasi, personil, dan materiil
yang masuk rematerialisasi terdapat dalam lampiran ).
2) Revitalisasi ( data tentang organisasi, personil, dan materiil yang
masuk revitalisasi terdapat dalam lampiran ).
3) Pengadaan/Pembentukan satuan baru ( data tentang organisasi,
personil, dan materiil yang masuk dalam pengadaan terdapat
dalam lampiran ).4) Pemenuhan Alutsista yang belum terpenuhi pada tahun 2010
dan 2011 maupun kebutuhan pangkalan untuk satuan baru
maupun melanjutkan renstra tahun 2005-2009 ( data tentang
pemenuhan alutsita yang belum terpenuhi dapat dilihat pada
lampiran ).
b. Pembangunan MEF pada tahun 2013.
1) Rematerialisasi ( data tentang organisasi, personil, dan materiil
yang masuk rematerialisasi terdapat dalam lampiran ).
2) Revitalisasi ( data tentang organisasi, personil, dan materiil yang
masuk revitalisasi terdapat dalam lampiran ).
3) Pengadaan( data tentang organisasi, personil, dan materiil yang
masuk pengadaan terdapat dalam lampiran ).
4) Pemenuhan Alutsista yang belum terpenuhi pada tahun 2010,
2011 dan 2012 maupun kebutuhan pangkalan untuk satuan
baru maupun melanjutkan renstra tahun 2005-2009.
c. Pembangunan MEF pada tahun 2014.
1) Rematerialisasi ( data tentang organisasi, personil, dan materiil
yang masuk rematerialisasi terdapat dalam lampiran ).
2) Revitalisasi ( data tentang organisasi, personil, dan materiil yang
masuk revitalisasi terdapat dalam lampiran ).
3) Pengadaan ( data tentang organisasi, personil, dan materiil yang
masuk pengadaan terdapat dalam lampiran ).
4) Pemenuhan Alutsista yang belum terpenuhi pada tahun 2010,
2011, 2012 dan 2013 maupun kebutuhan pangkalan untuk
satuan baru maupun melanjutkan renstra tahun 2005-2009.
17. Pembangunan MEF TNI AL 2012 - 2014.
a. Rematerialisasi (data tentang materiil yang masuk rematerialisasi
terdapat dalam lampiran ).
b. Revitalisasi (data tentang organisasi, materiil yang masuk
revitalisasi terdapat dalam lampiran ).
c. Relokasi (data tentang organisasi, personil, dan materiil yang
masuk relokasi terdapat dalam lampiran ).
d. Pengadaan (data tentang Pembangunan bidang organisasi, personil,
dan materiil yang masuk pengadaan terdapat dalam lampiran ).
18. Pembangunan MEF TNI AU tahun 2012 -2014
a. Rematerialisasi (data tentang materiil yang masuk rematerialisasi
terdapat pada lampiran ).b. Revitalisasi (data tentang organisasi, materiil yang masuk
revitalisasi terdapat pada lampiran ).
c. Pengadaan (data tentang organisasi, personil, dan materiil yang
masuk pengadaan terdapat pada lampiran ).
PEMENUHAN MEF MELALUI INDUSTRI PERTAHANAN DALAM NEGERI
DAN FORMAT ANALISIS KEBUTUHAN
19. Umum
Tahun 2010 telah dicanangkan sebagai tahun kebangkitan industri
pertahanan dengan pertimbangan bahwa “tidak ada masa depan
tanpa teknologi/no future without technology”, seiring dengan itulah
menjadikan satu nafas antara pembangunan dan keberlanjutannya/
suistainable development untuk menumbuhkembangkan sinergitas
antara pembangunan ekonomi dan pertahanan. Kebijakan pemerintah
mulai tahun 2010 adalah pertahanan mendukung ekonomi (economy
backed by defence), diharapkan bahwa nanti terdapat ruang yang
tersedia bagi teknologi untuk mengubah masa depan bangsa dan
negara. Hal penting yang menjadi atensi untuk merealisasikan
pemberdayaan industri dalam negeri yaitu: pertama, kerja sama lintas
instansi, kedua, manajerial dari BUMNIS (Indhan); dan ketiga
pemenuhan keseluruhan kemampuan anggaran dan kemampuan
SDM; keempat sarana prasarana yang tersedia.
20. Kebijakan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) Bidang
Pertahanan.
Indonesia memerlukan kebijakan yang lebih progresif untuk mengejar
ketertinggalan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
(Iptek) bidang pertahanan dalam rangka mewujudkan kemandirian
Industri Pertahanan (Indhan). Kemandirian industri pertahanan
sangat bergantung pada tiga pilar pelaku Iptek, yaitu perguruan tinggi
dan lembaga Litbang, industri, dan user (TNI sebagai pengguna). Oleh
sebab itu, pemerintah akan segera merumuskan kebijakan terpadu
bidang Iptek dan Indhan yang diarahkan pada kebutuhan industri
pertahanan, yang meliputi:
a. Pengembangan SDM, program unggulan dan strategis yang
berkualitas di bidang rancang bangun dan rekayasa teknologi serta
prioritas transfer teknologi yang dibutuhkan.
b. Kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi, dan industri pertahanan baik dalam
negeri maupun luar negeri.c. Pemberdayaan industri nasional yang berpotensi untuk menjadi
industri pertahanan.
Lembaga pemerintah terkait perlu menindaklanjuti kebijakan ini
dengan langkah-langkah strategis, diantaranya diversifikasi spektrum
produk, baik komersial maupun produk militer; menetapkan regulasi
di lingkungan Kementerian Pertahanan/TNI untuk menggunakan
produk dalam negeri; menetapkan regulasi kerja sama dan
pembiayaan pengembangan industri pertahanan; dan menetapkan
regulasi industri pertahanan, termasuk dengan melibatkan pihak
swasta sebagai bentuk komitmen terhadap upaya peningkatan
kemandirian industri pertahanan.21. Pemenuhan Alutsista melalui Joint Production
Kebijakan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan Alutsista adalah
mengutamakan produk dalam negeri, apabila industri pertahanan
dalam negeri belum mampu maka menggunakan produk luar negeri
namun tetap melibatkan industri dalam negeri salah satunya melalui
mekanisme joint production.
Bila industri pertahanan dalam negeri belum mampu maka
pemenuhan Alutsista dari luar negeri diusahakan tetap memberikan
kompensasi melalui mekanisme Imbal Dagang lainnya oleh industri
nonpertahanan.
Kebijakan membangun infrastruktur industri pertahanan yang
merupakan bagian dari industri nasional, perlu membangkitkan
industri unggulan berbasis teknologi strategis dengan bekerja sama
dengan negara lain.produksi bersama (joint production/co-production) yang merupakan
bagian dari mekanisme offset dan Imbal Dagang (counter trade).
Produksi dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara penjual dan
pembeli untuk mendapatkan informasi teknologi guna melakukan
produksi seluruh atau sebagian peralatan pertahanan yang sesuai
dengan aslinya.Joint production yang telah dilaksanakan untuk pemenuhan pesawat
tempur yaitu joint production yang mengarah pada pengembangan
bersama pesawat KFX dengan Korea Selatan Adapun joint production
lain yang dapat dilaksanakan oleh PT DI adalah pesawat turboprop
pengganti OV-10, helikopter C725 Cougar, helikopter BELL 412,
torpedo SUT dan hovercraft. Produk PT PINDAD adalah panser kanon,
dan untuk produk PT. PAL adalah perusak kawal rudal.
22. Strategi Utilisasi Industri Pertahanan Dalam Negeri
Kemampuan industri pertahanan dalam memproduksi Alutsista akan
berpengaruh terhadap kemandirian pemenuhan kebutuhan Alutsista
dari dalam negeri. Pembinaan industri pertahanan diarahkan kepada
pencapaian kemandirian kemampuan menyediakan alat peralatan
pertahanan untuk mendukung kemampuan pertahanan dalam
menghadapi ancaman.
Kemampuan yang ingin dicapai sesuai dengan proyeksi pada tahun
2024 adalah memiliki industri pertahanan yang mampu menyediakan
kebutuhan Alutsista untuk mendukung kemampuan pertahanan yang
memiliki daya tangkal terhadap seluruh kekuatan negara tetangga.
Pembinaan industri pertahanan diarahkan pada pencapaian
kemampuan desain, produksi, pemasaran, layanan purna jual,
pemeliharaan, dan dukungan logistik terpadu yang memenuhi standar
nasional/internasional secara bertahap, berlanjut, dan konsistensesuai bidang industrinya, melalui pengembangan iptek yang
melibatkan akademis, lembaga litbang, dan industri serta kerja sama
dengan pihak luar negeri dalam rangka transfer teknologi.
Kebijakan pemerintah untuk menggunakan produksi dalam negeri,
perlu ditindak lanjuti oleh pengguna/TNI dalam bentuk kebijakan
nyata untuk menggunakan produk-produk industri pertahanan dalam
negeri sebagai salah satu bentuk pembinaan industri pertahana.
.23. Komponen Utama Pengguna Produk Indhan
a. Mabes TNI (Menggunakan anggaran rupiah murni).
Kegiatan untuk mengintegrasikan kebutuhan standar dan
memenuhi kebutuhan senjata dan munisi ketiga angkatan adalah
senjata: SS-2 V1 kal 5,56 mm, SS-2 V2 kal 5,56 mm, SS-1
Marinize kal 5,56 mm, dan pistol G2 Combat. Munisi kaliber besar
meliputi: Gr. Mortir kal 60 mm CO, Gr. Mortir 60 mm LR, Gr.
Mortir kal 81 mm, motor rocket FFAR 2,75", Bomb P 100,
warhead rocket FFAR 2,75" (anti personel dan smoke) dan MKB
jenis lainnya. Munisi kaliber kecil meliputi: Mukal 9 mm (Mu 1
TJ), Mukal 9 mm (Mu 1 JHP), Mukal 5,56 mm (Mu-5 TJ), Mukal
5,56 mm (Mu-5 M), Mukal 5,56 mm (Mu-5 TJ) link, Mukal 7,62
mm (Mu-2TJS), Mukal 7,62 mm (Mu-2 TJ) link, Mukal 7,62 mm
(Mu-8 TJ) AK, Mukal 12,7 mm (50) link HBFL, Mukal 12,7 mm
(50) link CIS.Pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh Indhan untuk produk
amunisi khusus meliputi; Mu pistol Isy kal 1" (M,P,H), granat
tangan GT 5 OFF, granat tangan GT 5 PE, granat tangan assap
(M,P,H), TNT 50 s.d 500 gr, dan detonator listrik. Sedangkan
kebutuhan untuk alat peralatan khusus (Alpalsus) adalah sea
rider dan penjernih air. Selain itu diperlukan juga alat
perlengkapan khusus (Alkapsus) terdiri atas: helm anti peluru
level III dan rompi anti peluru. Kebutuhan lain berupa Alkom
perbatasan & PUO.
b. TNI Angkatan Darat.
Pemeliharaan dan pengadaan Alutsista TNI AD melalui industri
pertahanan sangat dibutuhkan terutama; panser Anoa, retrofit
AMX-13 dan pengadaan; senapan SS munisi kal 5,56 mm (MU-
5Tj), munisi kal 5,56 mm (MU-5TH), Rantis ¾ Ton, payung udara
orang (PUO), APS Pindad Yon Mekanis, helm latihan. Rompi anti
peluru level 4-A, helm tempur two in one Level 3-A, munisi kal
12,7 mm x 99 mm serta munisi kal 7,62 mm link.
c. TNI Angkatan Laut.
Kegiatan yang bisa diberikan TNI Angkatan Laut ke industri
pertahanan berupa: Platform Kapal Cepat Rudal (KCR), Kapal
Patroli (PC), Kapal Angkut Tank (AT), Kapal Bantu Cair Minyak
(BCM), Landing Craft Utiliy (LCU), Landing Craft Vehicle Personel
(LCVP), combat boat, sea raider, Rantis 2½T, mobil pembuat air
tawar, peralatan latihan penerbangan, peralatan latihan navigasi,
refurbishment TPO SUT, senjata perorangan, munisi kaliber kecil,
helm anti peluru, radar surveillance/LPI Ecdis, combat
management system (CMS) dalam negeri, peralatan pemadam
kebakaran dan truck 2 ½ ton .
d. TNI Angkatan Udara.
Pemiliharaan, perawatan dan pengadaan Alutsista TNI Angkatan
Udara dapat dilaksanakan dan bekerja sama dengan industri
pertahanan dalam negeri. Pengadaan 1 unit pesawat CN-235 MPA,
pengadaan 2 unit pesawat C-212 200, pengadaan lanjutan 2 unit
helikopter NAS-332, upgrade simulator Hawk-109/209 upgrade
FBT, munisi kaliber besar, kecil dan khusus, senapan serbu Kal
5.56 mm, dan alins alongin.
24. Format Analisis Kebutuhan MEF
Upaya strategis untuk mencegah adanya penyimpangan dalam
pengadaan yang tidak sesuai dengan kepentingan MEF perlu didesain
suatu prosedur dan tata cara analisis kebutuhan untuk Postur MEFdari aspek dokumen kebijakan, dokumen rencana strategis, operations
requirement sampai dengan level teknis dan administratif, khususnya
aspek strategi melalui pengadaan sebagai berikut :
a. Pengadaan suatu Alutsista harus menyebutkan nama dan jumlah.
b. Nama dan jumlah Alutsista tersebut apabila dihadapkan proyeksi
kekuatan TNI bisa menjawab respon dari analisis lingkungan
strategis dalam menghadapi ancaman aktual yang telah
dirumuskan dalam dokumen MEF.
c. Rencana pengadaan Alutsista yang telah sesuai dengan point b,
maka kemampuan dan daya kekuatannya sebagaimana Alutsista
yang telah tercantum dalam dokumen MEF Permenhan 02 Tahun
2010.
d. Alutsista yang telah sesuai dengan dokumen MEF direncanakan
akan di gelar sesuai kepentingan pembangunan kekuatan MEF.
e. Kebutuhan sarana dan prasarana pendukung untuk Alutsista
tersebut harus sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen
MEF.
f. Selaras dengan 6 langkah di atas, kebutuhan Alutsista MEF
tertuang dalam dokumen perencanaan sebagai berikut :
1) Rencana pembangunan jangka menengah/RPJM atau rencana
strategi tahun 2010-2014.
2) Rencana pembangunan tahunan pertahanan negara.
g. Penyedia potensial Alutsista tersebut mengutamakan produsen
dalam negeri, apabila tidak ada dapat mengajukan penyedia dari
luar negeri dengan menyebut nama pabrikan dan negaranya
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN MEF KOMPONEN UTAMA 2015–2024
25. Umum
Kebijakan pembangunan 2015-2024 akan mewadahi pembangunan
MEF 2010-2014 yang belum terlaksana, prioritas kebijakan
pembangunan MEF Komponen Utama 2015-2024 yang akan
dilaksanakan oleh Presiden terpilih berikutnya sebagai pemerintah
baru, tentunya secara sistem akan melanjutkan kebijakan sebelumnya
untuk membangun kekuatan pertahanan dengan tetap
mempertahankan empat pilihan strategi (rematerialisasi, revitalisasi,
relokasi dan pengadaan). Kebijakan diarahkan pada tahapan
pencapaian dengan mempertimbangkan realita alokasi anggaran
pertahanan dalam APBN. Kebijakan pembangunan MEF diharapkan
tidak terlalu membebani keuangan negara, namun tetap dapat
mendorong percepatan menuju pemenuhan postur ideal TNI. Atas
dasar pertimbangan tersebut, dan diselaraskan dengan rencana
pembangunan jangka panjang nasional maka pembangunan MEF
akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima belas tahun, dimulai
pada tahun 2010 melalui tiga tahap lima tahunan yang tidak menutup
kemungkinan akan mengembangkan pembangunan untuk komponen
pendukung dan komponen cadangan.
Kebijakan pertahanan integratif merupakan kebijakan pertahanan
yang mengintegrasikan dan menyinergikan semua potensi dan
kekuatan pertahanan negara yang harus dimaknai dan
diimplementasikan. Kebijakan pembangunan MEF Komponen Utama
untuk 2015-2024 melalui: pengadaan Alutsista TNI yang dilakukan
oleh industri pertahanan dalam negeri, dan pengadaan Alutsista dari
luar negeri yang harus diikuti dengan transfer of technology (ToT) dan
transfer of knowladege (ToK) agar penggunaan dan pemeliharaan
dapat berjalan dengan baik. Pembangunan MEF merupakan
penjabaran dari kebijakan pemerintah di bidang pertahanan negara
yang tertuang dalam kebijakan umum pertahanan negara serta
kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara.
26. Tahap – II : 2015 - 2019
Pembangunan kekuatan pokok minimum pada lima tahun kedua
berikut ini merupakan tindak lanjut dari tahap I dengan fokus
menyelesaikan rencana strategi tahap I yang belum selesai serta
pemantapan dan peningkatan kemampuan Postur TNI. Apabila
pembangunan tahap I terlaksana sesuai dengan yang direncanakan,
maka pada pembangunan MEF tahap II sesuai dengan kebijakan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar