HAJATAN PILPRES

 HAJATAN PILPRES = HAJATAN KAMPUNG ?

Pemilu 2024 khususnya Pilpres berlangsung dengan penuh kegaduhan, kesalahan dan yang paling penting memalukan karena ada pendapat bahwa pemilu tahun 2024 adalah yang terburuk sejak era demokrasi

Pilpres adalah merupakan “hajatan” bangsa yang sangat penting bagi kelangsungan NKRI dan melibatkan seluruh rakyat Indonesia. Berhasil atau tidaknya hajatan ini tidak saja dinilai oleh rakyat Indonesia tetapi juga oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia.

Bukan sekali ini Indonesia menyelenggarakan hajatan besar, baik untuk kepentingan internal bangsa Indonesia maupun kepentingan dunia internasional.

Selama ini Indonesia telah dianggap sukses dalam beberapa penyelenggaraan hajatan atau event internasional di tahun 2022 , seperti:

• MotoGP Mandalika

Pada 18-20 Maret 2022, Indonesia menjadi tuan rumah gelaran MotoGP di Sirkuit Internasional Mandalika.

• World Tourism Day 2022

Pada 27 September 2022, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia mendapat kehormatan menjadi tuan rumah untuk perayaan World Tourism Day (WTD) ke-42. Acara ini berlangsung di Bali.

• WCCE 2022

Pada 5-7 Oktober 2022, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membuka konferensi ke-3 Ekonomi Kreatif atau World Conference on Creative Economy (WCCE) Tahun 2022 di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Kabupaten Badung, Kamis (06/10/2022).

• WSBK Mandalika

Setelah menyuguhkan aksi balap menegangkan MotoGP, Sirkuit Mandalika kembali menggelar ajang balapan World Superbike (WSBK) pada 11-13 November 2022. WSBK sendiri merupakan ajang balap sepeda motor produksi massal.

• Pertemuan KTT G20

Pada 15-16 November 2022, Indonesia sukses menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Pertemuan ini berlangsung di The Apurva Kempinski, Nusa Dua, Bali.

Sebelumnya Presiden  Joko Widodo mengapresiasi TNI, Polri dan sejumlah menteri atas keberhasilan penyelenggaraan tiga event berskala internasional di Indonesia. Tiga event yang dimaksud, yakni Asian Games 2018, Asian Para Games 2018, dan Annual Meeting IMF-World Bank 2018.

Kesuksesan sebuah “event besar” tidak lepas dari profesionalitas EO ( Event Organizer ) yang diserahi untuk menangani event tersebut.

EO akan mengurus segala hal yang terkait dengan pelaksanaan acara. Mereka akan menghubungi vendor, melakukan negosiasi harga, dan mengatur kontrak dengan pihak ketiga. EO juga akan mengatur logistik, seperti transportasi, akomodasi, dan catering untuk peserta acara dan masih banyak lagi.

📌 Siapa EO dari hajatan Pilpres ?

Dalam UU Pemilu  ada 3 lembaga yg kegunaannya saling terkait pada menyelenggarakan Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

• Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.

• ⁠Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

• ⁠Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.

📌 Siapa anggota KPU ?

Ketua Komisi II DPRRI mengatakan setelah melalui serangkaian proses dialog dan perdebatan yang panjang, 

DPR RI telah menetapkan 7 nama Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) masa jabatan 2022-2027 pada Kamis (17/2/2022) dini hari. 

Nama-nama anggota KPU itu adalah:

Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy'ari, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

Selanjutnys Hasyim Asy'ari, ditetapkan sebagai ketua KPU setelah tujuh anggota KPU RI sepakat memilih dirinya untuk menjadi Ketua KPU RI 2022-2027.

Proses berikutnya, nama-nama tersebut akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk selanjutnya diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

Dikatakan oleh Ketua Komisi II, dasar pemilihan komisioner KPU, adalah : INTEGRITAS, KAPASITAS KEPEMILUAN, LEADERSHIP, KEMAMPUAN MEMBANGUN KOMUNIKASI, INOVASI, KREATIVITAS, hingga aspek kesehatan fisik dan mental calon anggota KPU.

📌 Kinerja Komisioner KPU 

KPU telah melaksanakan tugasnya dimulai sejak dilantik pada tahun 2022, hingga “puncak acara” pemilihan umum  adalah tanggal 14 Februari 2024.

Namun waktu yang relatif lama tersebut ternyata tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh KPU baik di pusat atau didaerah.

Bukan hal yang mudah untuk menyelenggarakan hajatan nasional yang maha penting bagi kehidupan negara dan bangsa yang besar ini.

Diperlukan orang-orang HEBAT baik secara  fisik, psikis, kompetensi terutama Integritas dan LOYALITAS pada RAKYAT DAN BANGSA INDONESIA.

Loyalitas KPU bukan semata-mata hanya ditujukan kepada DPR,MK dan PRESIDEN.

Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari banyak disorot pada Pemilu 2024. Paling disorot, saat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Hasyim Asyari bersalah karena melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil Presiden 2024.

Setelah itu dugaan penggelembungan suara untuk paslon tertentu dalam pilpres yang menghebohkan seluruh lapisan masyarakat, menunjukkan bahwa kerja  KPU TIDAK PROFESIONAL.

Kinerja KPU dalam menyelenggarakan hajatan pilpres tidak sama dengan kinerja pejabat RT dalam menyelenggarakan hajatan di kampung, misalnya menyelenggarakan hajatan peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus dengan acara lomba makan krupuk, lari karung atau panjat pohon.

Atau acara lain yang bersifat menghibur dan menggembirakan yang hanya memerlukan biaya kecil dan waktu persiapan yang pendek. 

Hajatan pilpres, harus dilakukan dengan ketelitian, penuh rasa tanggung jawab dan pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan tujuan mulia tersebut.

Dengan ketidak cermatan acara pilpres terutama pada penghitungan suara capres/cawapres, sudah selayaknya komisioner KPU merasa bersalah, menyesal dan malu. 

KPU sebagai penyelenggara pemilu seharusnya bisa mengantisipasi agar berbagai kejadian yang “memalukan diri sendiri” tidak terjadi. 

Tidak hanya minta maaf dan mencari kambing hitam untuk kesalahan fatal dalam proses pemilu terutama pilpres. 

Selain itu pihak-pihak yang terkait dalam pemilihan komisioner KPU (DPR dan Presiden) juga selayaknya merasa bertanggung jawab atas penetapan komisioner KPU sebagai Event Organiser hajatan pilpres yang bisa dianggap sangat mengecewakan.

Harapan rakyat pada presiden Jokowi yang telah bersedia MEMBERI APRESIASI pada penyelenggara event-event penting yang bertaraf Internasional (olah raga dll) di tahun-tahun yang lalu, juga bersedia MEMBERI TEGURAN KERAS pada KPU dan pihak-pihak yang terkait (aparat negara)  atas kegaduhan pilihan presiden penggantinya yang juga menjadi perhatian dunia internasional.

Sayang, harapan rakyat pada presiden Jokowi agar ikut CAWE-CAWE POSITIF  untuk mengatasi kegaduhan pilpres sampai saat ini belum terwujud.

“Kesetiaan kepada Negara sepanjang waktu, kesetiaan kepada Pemerintah ketika memang layak mendapatkannya”.

~ Mark Twain

RTS

Psikolog