KETIKA PRESIDEN DIPILIH MPR

 KETIKA PRESIDEN DIPILIH OLEH MPR..

Hiruk pikuk proses pemilihan presiden  secara langsung oleh rakyat belum berakhir, walaupun saat pencoblosan paslon presiden/wakil presiden dengan nomor urut 01, 02, 03 telah selesai pada tanggal 14 Februari 2024. 

Hasil perhitungan manual oleh KPU yang dianggap sebagai hasil resmi dan sah perolehan suara yang diberikan oleh rakyat dari yang telah memilih rencana akan diumumkan paling lambat tgl 20 Maret 2024.

Waktu yang dipakai oleh KPU untuk menghitung suara yang sah baik dari dalam negeri maupun luar negeri cukup lama.

Namun beberapa lembaga survey telah berhasil mengumumkan hasil HITUNG CEPAT dengan metode  mereka sendiri yang dikatakan sebagai metode modern dan canggih melalui internet.

Hasil sementara berdasarkan hitung cepat menunjukkan bahwa paslon 02 ( Prabowo Subiyanto- Gibran Raka Buming Raka) memperoleh kemenangan mutlak lebih dari 50 % suara yang sah. Maka mereka merayakan “kemenangan mereka” dengan suka cita di Gelora Bung Karno.

Kalau hasil hitung manual oleh KPU menunjukkan arah yang sama dengan hasil hitung cepat dari lembaga survey maka pemilihan presiden cukup satu putaran saja. 

Pemenang nya akan dilantik sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 2024.

📌 Anggaran Pemilu 2024

total anggaran Pemilu 2024 dapat mencapai Rp 87 triliun jika Pilpres berlangsung dalam dua putaran.

“Anggaran cukup besar, sampai Rp 70-an triliun, tergantung putaran kedua, itu akan menambah Rp 17 triliun," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

📌 Sejarah Pemilu di Indonesia. Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Setelah amendemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat dan dari rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rangkaian pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. (Wikipedia)

📌 Pemilihan presiden oleh MPR

Sebelum tahun 2004, cara pemilihan presiden di Indonesia berbeda. Pihak yang memilih presiden pada masa Orde Baru adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Sejak era presiden Soekarno, MPR merupakan LEMBAGA TERTINGGI NEGARA  dan pemegang kedaulatan rakyat.

Sebagai lembaga negara tertinggi, MPR bisa melantik pesiden dan wakil presiden.

Abdurrahman Wahid, atau akrab dipanggil Gus Dur, menjabat Presiden RI ke-4 mulai 20 Oktober 1999.

Megawati Soekarnoputri termasuk salah satu Presiden RI pasca-Reformasi yang dipilih oleh MPR. Megawati, yang sebelumnya menjadi wakil presiden, menggantikan Gus Dur yang harus berhenti dari jabatan Presiden sebelum masa baktinya usai. Megawati Soekarnoputri menjabat Presiden RI ke-5 mulai 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004.

Pemilihan presiden oleh MPR tahun 1999 dan tahun 2001 hanya berlangsung selama 1 ( satu hari) yaitu pada sidang umum MPR dilakukan oleh anggota MPR yang berjumlah 700 orang yang terdiri atas anggota DPR sebanyak 500 orang (38 di antaranya adalah dari Fraksi TNI/Polri yang tidak dipilih), ditambah

Utusan Daerah, dan Utusan Golongan.

(Bandingkan dengan jumlah pemilih yang sah untuk pilpres oleh rakyat ditahun 2024 sebanyak 204 juta lebih).

Namun dari hasil amandemen UUD 45 sistem pemilihan Presiden dirubah menjadi PEMILIHAN SECARA LANGSUNG OLEH RAKYAT. 

Tujuannya selain mendorong partisipasi rakyat untuk menggunakan hak politik, juga dipandang sebagai mekanisme yang demokratis karena lebih merepresentasikan kehendak rakyat.

SUATU TUJUAN YANG AMAT MULIA.

📌Kelemahan pilpres oleh rakyat tahun 2024 yang perkiraan diikuti oleh 204.807.222 orang yang punya hak pilih :

• Negara harus mengeluarkan biaya yang sangat besar ( minimum 70 Milyar untuk satu putaran)

• Dugaan Penggelembungan suara telah terjadi di sejumlah besar tempat pemungutan suara (TPS) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 

Contoh : Formulir model C1-PPWP menampilkan paslon tertentu memperoleh 086 suara. 

Namun demikian, tertulis menjadi 886 suara.

Dugaan Penggelembungan Suara Pilpres belum diketahui apakah karena Kesalahan Sistem atau kesalahan yang disengaja oleh petugas KPPS untuk tujuan tertentu.

• Politik uang yang berdampak buruk, diantaranya:  ~manajemen pemerintahan yang korup. ~merusak paradigma bangsa.

Martabat rakyat menjadi sangat rendah dan mendorong rakyat untuk menjadi PENGEMIS.

~ pemberian bansos yang diberikan bukan oleh pihak yang berwenang (menteri sosial) menjelang pilpres bisa menimbulkan persepsi yang salah.

• Dugaan adanya cawe cawe dari presiden Jokowi yang terlalu jauh untuk memenangkan salah satu paslon. 

Gibran Raka Buming Raka, anak pertama presiden Jokowi mendapat “RESTU” dari ayahnya sebagai calon wakil presiden paslon 02.

Hubungan ayah dan anak secara psikologis PASTI menyebabkan presiden memihak pada paslon 02, walaupun hal ini dipungkiri oleh pihak istana.

Himbauan agar presiden bersikap netral telah disuarakan oleh Guru Besar dan Dosen lebih dari 100 Universitas diseluruh Indonesia, Tokoh-tokoh bangsa, Mahasiswa dari berbagai universitas, namun tidak diindahkan. 

Keberpihakan presiden pada salah satu paslon merupakan CONTOH BURUK yang akan ditiru oleh presiden selanjutnya, dan lebih jauh lagi praktek nepotisme akan menjalar ke pejabat daerah setingkat Gubernur, Bupati dan Walikota.

Kesimpulannya, Bangsa Indonesia ( pejabat dan rakyat) belum siap dan belum mampu melaksanakan pilpres langsung oleh rakyat, karena kondisi materi, fisik, mental dan spiritual rakyat tidak mendukung. 

📌Pertanyaannya:

Bila TUJUAN MULIA dengan menetapkan pilpres dilakukan langsung oleh rakyat menjadi aktifitas yang lebih banyak MUDARATNYA  (perbuatan yang tidak berarti dan cenderung berbahaya) daripada MANFAATNYA bagi Bangsa Indonesia, untuk apa diteruskan?

Mencegah musibah lebih penting daripada mengejar manfaat.

“ Menolak suatu mudharat lebih utama daripada mengejar satu manfaat”.

~ Nasaruddin Umar

Retno Triani (Retty) Soekonjono

Mantan anggota MPR ( 1999-2004)